Kelebihan dan Kekurangan Pilkada

Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Langsung

Peristiwa ditetapkannya RUU Pilkada yang menjadi topik hangat yang sedang diperbincangkan publik akhir-akhir ini telah menjadikan opini publik terbelah menjadi dua, pandangan masyarakatpun terbagi dan menimbulkan sebuah pertanyaan besar apakah yang telah diputuskan para wakil-wakil rakyat yang menduduki kursi pemerintahan (DPR) tepat menetapkan Pilkada melalui DPRD? penulis beranggapan seluruh masyararak harus mengelathui  alasan mengapa adanya RUU Pilkada serta apa kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung berikut ini :

Kelebihan :

  1. Rakyat dapat memilih langsung kepala daerahnya sesuai penilaian pribadi masyarakatnya.

Masyarakat dapat bebas memilih sesuai track record dan dengan citra citra yang ada secara.

  1. Tokoh bisa terpilih walaupun dukungan partai minim.

Melalui PILKADA langsung tokoh – tokoh memungkinkan menang walau dengan dukungan partai yang minim. Asalkan bisa menggalang dukungan yang besar dari masyarakat

  1. Masyarakat tergerak untuk turut serta aktif dalam proses pemilu.

Di daerah yang cukup maju partisipasi aktif masyarakat sangat mendukung untuk keberlangsungan demokrasi yang baik.

  1. Kepala Daerah Terpilih diyakini telah merepresentasikan atau merupakan keterwakilan dari rakyat mayoritas.

Karena proses demokrasi disini begitu kelihatan nyata kekuasaan tertinggi ada langsung di tangan rakyat bukan ada di tangan wakil rakyat, sehingga rakyat pun puas dengan apa yang mereka pilih.

Kekurangan:

  1. Biaya yang dikeluarkan sangat besar

Biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya penyelenggaraan, kampanye, lobbi-lobbi partai pendukung sangat besar. Ini memungkinkan calon kepala daerah yang memiliki modal besar lah yang akan menang atau mereka yang mendapat dukungan dana dari pemodal besar.

  1. Kedaulatan milik Pemodal dan Asing

Kepala daerah yang berhutang untuk biaya kampanye dan kebutuhan untuk kemenanganya akan mengembalikannya melalui proses tender yang berkali – kali lipat keuntungannya bagi penyokong modal ataupun memberikan kebijakan yang mendukung kepada pemilik modal termasuk dalam hal ini kepentingan asing juga bisa masuk terhadap penguasaan sumber-sumber kekayaan alam kita dan mempengaruhi kebijakan kepala daerah melalui pressure yang dilancarkan.

  1. Korupsi

Untuk mengembalikan modal besar pribadi, sponsor maupun partai yang telah mengeluarkan milyaran bahkan triliunan rupiah sudah barang tentu menjadikan korupsi sebagai jalan yang nyaman.

  1. Rawan penyalahgunaan birokrasi dan minim pengawasan

Selama ini kita lemah dalam pengawasan dan punishment. Banyak penyalahgunaan wewenwng yang terjadi dalam proses pilkada.

  1. Potensi Konflik

Sering terjadi konflik horizontal selama dilaksanakannya Pilkada-pilkada di daerah. Bahkan sering terjadi Anarkistis dan Pengrusakan fasilitas public. Konflik itu juga sering menimbulkan ketegangan di masyarakat untuk waktu yang lama, bahkan mungkin ada juga dendam.

Pemilihan melalui DPRD, kelebihan (Effisiensi anggaran, Meminimalisir konflik di masyarakat, Memiliki Demokrasi dengan identitas khas bangsa Indonesia, Kepala daerah dan DPRD lebih bersinergi, Meniadakan politikus yang kutu loncat, bahkan memungkinkan memilih kepala daerah dari kalangan professional murni), kekurangan (Rakyat tidak dapat langsung memilih, Dikhawatirkan DPRD hanya menjadi representasi parpol, Kepala Daerah hasil kesepakatan partai pendukung, Calon yang muncul harus benar – benar berkarir dalam birokrasi).

Menurut pendapat penulis melihat perbandingan kelebihan dan kekurangan pilkada langsung maupun melalui DPRD, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut penulis hal yang sangat disoroti untuk memperbaiki pemilihan di negeri ini adalah anggaran yang keluar dari calon maupun pemerintah untuk mengadakan pemilihan haruslah diminimalisir karena agnggaran pemilihan yang tidak sedikit jumlahnya bisa di alokasikan untuk kesejahteraan rakyat dibidang lain dan yang terpenting adalah menghilangkanya potensi konflik masyarakat dari segi demokrasi yang harusnya diusung secara damai. Untuk masalah korupsi, sebenarnya dari pemilihan langsung maupun pemilihan melalui DPRD memiliki potensi korupsi yang bisa terjadi melalui sela-sela. Maka dari itu tidak ada salahnya kita mengevaluasi dan mengadakan perbaikan serta perubahan atas UU Pilkada tersebut agar dapat menjadi lebih efektif, lebih maksimal dan lebih bermanfaat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s